DwiraJakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memulai rangkaian rapat kerja maraton di 44 kecamatan se-Jakarta pada Selasa (3/11/2026).
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dipilih sebagai lokasi perdana dalam agenda yang ditujukan untuk menggali persoalan masyarakat secara langsung.
Melalui kegiatan tersebut, Pramono ingin mengetahui berbagai masalah yang selama ini terjadi di tingkat kecamatan dan kelurahan, tetapi belum sepenuhnya sampai ke meja gubernur.
Rapat ini juga menjadi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memangkas panjangnya jalur birokrasi.
Dengan bertemu langsung para camat dan lurah, persoalan di wilayah diharapkan dapat segera dibahas bersama pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Kepastian lokasi perdana di Kembangan disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ia menargetkan seluruh rangkaian rapat di 44 kecamatan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan.
Pramono mengatakan, rapat perdana akan berlangsung di Kecamatan Kembangan pada Selasa.
Agenda tersebut menjadi awal dari rangkaian pertemuan langsung dengan jajaran pemerintahan di seluruh kecamatan Jakarta.
“Besok kita akan mulai di Kembangan. Memang saya merencanakan mudah-mudahan 44 kecamatan itu akan selesai kurang lebih dalam waktu tiga bulan,” kata Pramono, Senin (2/11/2026).
Dalam setiap pertemuan, camat akan menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.
Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan laporan administratif, tetapi juga hambatan pemerintahan dan pelayanan publik yang membutuhkan penyelesaian.
Pramono ingin mengetahui masalah yang selama ini berhenti di tingkat kecamatan, termasuk persoalan yang belum memperoleh penanganan atau belum tersampaikan kepada pimpinan Pemprov DKI Jakarta.
“Sehingga dengan demikian mudah-mudahan persoalan-persoalan yang selama ini berhenti pada level kecamatan itu akan bisa diketahui, dipecahkan, dicari solusinya, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat pada level kecamatan,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan, rapat di 44 kecamatan tersebut memiliki mekanisme berbeda dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun forum dengar pendapat yang biasa dilakukan DPRD.
Menurut dia, agenda ini secara khusus membahas persoalan internal pemerintahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dengan demikian, kendala yang membutuhkan keputusan pemerintah provinsi dapat dibicarakan langsung bersama instansi terkait.
Rapat akan dipimpin gubernur bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Camat dan lurah akan dilibatkan untuk memaparkan kondisi wilayah, sedangkan wali kota atau bupati serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait turut hadir sesuai kebutuhan pembahasan.
Sebelumnya, Pramono menjelaskan bahwa panjangnya hierarki pemerintahan kerap membuat persoalan di tingkat bawah terlambat diketahui pimpinan daerah.
“Jakarta ini punya 44 kecamatan, 267 kelurahan. Sering kali karena hierarki yang begitu panjang, persoalan di bawah itu sampai ke gubernur terlambat dan persoalannya sudah lewat,” kata Pramono, dikutip dari detikNews, Jumat (30/10/2026).
Melalui rapat langsung, ia berharap camat dan lurah dapat menyampaikan persoalan secara terbuka sehingga penyelesaiannya tidak harus menunggu laporan berjenjang.
Salah satu alasan Pramono menggelar pertemuan langsung adalah untuk memastikan kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan laporan yang diterima pemerintah.
Ia menyebut jumlah laporan masyarakat terkait kelurahan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) mulai mengalami penurunan.
Meski kondisi tersebut dapat menjadi indikasi membaiknya pelayanan, Pramono tetap ingin memeriksa situasi sebenarnya.
Menurutnya, berkurangnya laporan dalam aplikasi tidak boleh langsung dianggap sebagai tanda bahwa seluruh persoalan masyarakat telah selesai.
“Jangan kemudian laporannya hanya yang baik-baik saja. Saya secara langsung ingin tahu dari bawah,” ujar Pramono.
Dengan mendengar langsung penjelasan camat dan lurah, Pramono ingin memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan warga. Termasuk masalah yang belum tercatat dalam sistem pengaduan atau belum mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan masyarakat.
Aplikasi JAKI tetap menjadi salah satu saluran pengaduan masyarakat. Namun, pertemuan langsung di kecamatan diharapkan dapat melengkapi informasi digital dengan penjelasan dan kondisi nyata dari aparatur wilayah.
Dalam agenda tersebut, camat akan bertindak sebagai tuan rumah sekaligus menyampaikan persoalan di wilayah masing-masing.
Lurah juga dilibatkan karena menjadi unsur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Pramono sebelumnya menyebut posisi lurah penting dalam penyelesaian persoalan Ibu Kota.
Berbagai urusan pelayanan, perizinan, dan aturan pemerintahan yang bersentuhan dengan warga banyak ditemukan pada tingkat kelurahan.
Karena itu, ia ingin jajaran wilayah tidak hanya menyampaikan capaian positif, tetapi juga mengungkap hambatan yang masih terjadi.
Rapat gabungan tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten administrasi, kecamatan, kelurahan, dan OPD terkait.
Pramono menargetkan rangkaian rapat di seluruh 44 kecamatan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan.
Setiap kecamatan akan mendapat kesempatan menjadi tuan rumah dan memaparkan persoalan wilayahnya.
